RI Ekspor Pesawat Militer ke Nepal

SERIKATNEWS.COM – Indonesia mengekspor pesawat terbang jenis CN235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) ke Nepal. Pesawat terbang CN235-220 Military Transportpesanan dari Nepalese Army merupakan realisasi pengiriman atas kontrak yang telah ditandatangani antara PT DI dengan Angkatan Darat Nepal.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 yang lalu dengan nomor kontrak MGO/Fixed Wing/073/74/65. Sedangkan pembiayaan produksi pesawat tersebut untuk Nepalese Army sepenuhnya dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dengan menggunakan skema National Interest Account (NIA) atau Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

“Dukungan yang diberikan LPEI kepada PT DI merupakan salah satu bentuk strategi untuk menunjukkan bahwa produk pesawat buatan Indonesia mampu bersaing di pasar Internasional,” ujar Senior Executive Vice President I LPEI Yadi J. Ruchandi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2019).

Pemberian fasilitas NIA kepada PT DI ini merupakan realisasi dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 512/KMK.08/2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/KMK.08/2017, tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara.

NIA merupakan mandat yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong industri strategis nasional melakukan ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menambahkan, kinerja ekspor industri nasional sangat penting bagi peningkatan nilai neraca perdagangan. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor baik dari sisi volume ekspor maupun pasar tujuan ekspor.

Dikutip dari Kompas, keberhasilan PT DI dalam memenuhi pesanan Negara Nepal dapat meningkatkan minat bagi negara lain terhadap produk pesawat terbang buatan Indonesia. Ekspor pesawat udara ke Nepal memiliki nilai strategis bagi PT DI karena kepuasan pelanggan luar negeri menjadi salah satu syarat utama dalam evaluasi pada tender-tender internasional.