Aceh Pesan Empat Pesawat N219

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akan membeli empat pesawat terbaru produksi PT Dirgantara Indonesia (DI), yakni N219. Penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan pesawat tersebut dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Direktur Utama PT DI, Elfien Goentoro, di Gedung Pusat Manajemen PT DI, Bandung, Senin (9/12/2019).

Selain pengadaan pesawat, dalam naskah kerja sama itu juga disepakati tentang kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara di Aceh. Rencananya, pengadaan pesawat akan dimulai pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan studi kelayakan operasional dan pengembangan SDM akan dilakukan pada 2020.

Plt Gubernur Aceh mengatakan, pengadaan pesawat tersebut dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. "Harapan kami, PT Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini sehingga hubungan antarwilayah di Aceh akan lebih baik," ujar Nova Iriansyah menjelang prosesi penandatanganan.

Dia mengakui, membangun penerbangan perintis antarwilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis. Akibatnya, penerbangan perintis di Aceh yang saat ini masih berjalan hanya ada di lima bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara 1 sampai 2 penerbangan (flight) per minggu. Sementara penerbangan lain, lebih banyak menjadikan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya.

“Tujuh bandara lainnya yang ada di kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktivitas. Kondisi itulah yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut. Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antarwilayah menjadi salah satu prioritas," kata Nova.

Plt Gubernur Aceh ini melanjutkan, upaya mengkoneksikan daerah-daerah di Aceh tidak hanya dilakukan di sektor transportasi udara. Di sektor perhubungan laut, Pemerintah Aceh juga sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri perkapalan dalam negeri untuk pengadaan kapal Ferry guna meningkatkan intensitas pelayaran antarpulau. "Di sektor perhubungan udara, kami sengaja memilih bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, sebab kami tahu pesawat buatan anak bangsa ini telah diakui dunia," imbuhnya.

Nova berharap, setidaknya sampai tahun 2022 Pemerintah Aceh bisa mendapatkan empat unit pesawat Jenis N219 yang sangat ideal dijadikan sebagai transportasi udara perintis antarpulau di Indonesia. "Selanjutnya tentu saja kami harapkan dukungan dan pendampingan PT DI untuk transfer of knowledge dalam rangka peningkatan SDM sektor dirgantara Aceh," imbuh Plt Gubernur Aceh ini.

Lebih lanjut, Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59.000 kilometer persegi untuk wilayah darat dan 295.000 kilometer persegi untuk wilayah laut. Panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 gugusan pulau, dimana dari semua pulau itu, 44 pulau di antaranya berpenghuni.

"Dengan wilayah yang sangat luas itu, hubungan antarwilayah kerap terkendala. Sebagai contoh, jarak antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Singkil mencapai 760 Km. Kalau menggunakan angkutan darat, butuh waktu 15 jam menempuh jarak itu," ujar Nova.

Demikian pula hubungan antara Kota Banda Aceh menuju Pulau Simeulue, yang membutuhkan sekitar 7 jam perjalanan darat dan dilanjutkan penyeberangan laut menggunakan kapal ferry selama 8 jam. Demikian juga perjalanan dari Kota Banda Aceh ke wilayah Aceh Tengah dan Tenggara yang juga tak kalah beratnya.

“Di sisi lain, Aceh saat ini juga sedang mengembangkan sektor pariwisata dan juga merintis pengembangan investasi yang tentu saja membutuhkan kelancaran transportasi,” tambah Nova.

Untuk diketahui, kerja sama antara Pemerintah Aceh dan PT DI yang disepekati kemarin pada dasarnya adalah revisi dari MoU sebelumnya yang ditandatangani Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani MoU kerja sama pada 7 Februari 2018, bertepatan saat berlangsungnya acara Airshow di Singapura.

Dalam penandatanganan kerja sama itu juga hadi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Staf Khusus Gubernur Thamrin Ananda, dan sejumlah tamu lainnya.

Harga pesawat

Kepala Dinas Perhubungan, Junaidi, yang dihubungi Serambi secara terpisah menjelaskan, pengadaan pembelian pesawat N219 ini direncanakan pada tahun 2021 dan 2022. “Pembeliannya tidak mungkin tahun 2020 karena anggaran sudah disahkan, jadi mulai tahun 2021 dan 2022,” katanya kepada Serambi.

Terkait harga pesawat, Junaidi, mengaku belum mengetahuinya karena saat ini pesawat N219 masih dalam bentuk prototype atau purwarupa. Pihak PT DI, dia katakan, harus melakukan sertifikasi dan beberapa uji lagi sebelum nantinya diproduksi secara massal. Proses sertifikasi itu ditargetkan selesai pada tahun ini.

“Harga sangat tergantung pada hasil studi dan spesifikasi pesawat yang kita inginkan. Misalnya untuk pesawat ambulans, tentu spesifikasinya berbeda dengan pesawat penumpang. Tetapi sebagai gambaran, PT DI menyebutkan biaya produksi satu pesawat itu mencapai sekitar Rp 84 miliar. Tapi itu masih sebatas estimasi,” ungkap Junaidi.

Pesawat  N219 merupakan pesawat terbaru dari PT Dirgantara Indonesia (DI). Pesawat ini memiliki kapasitas 19 penumpang dan direncanakan akan mulai diproduksi secara massal pada tahun depan, setelah menjalani serangkaian pengujian sertifikasi.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI), Elfien Goentoro, dalam penjelasannya kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis. Pesawat ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulans udara.

“N219 telah melakukan uji terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi. Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan oleh customer dan masyarakat umum,” terangnya.

Elfien menyatakan, PTDI berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. "Harapannya pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh," ujar Elfien.

Kepala Dinas Perhubungan, Junaidi, menuturkan, keempat pesawat yang dipesan oleh Pemerintah Aceh itu nantinya akan digunakan sebagai pesawat angkutan penumpang. Namun salah satu pesawat akan didesain agar sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai ambulans udara. “Jika digunakan sebagai ambulans udara, pesawat ini bisa memuat tujuh tempat tidur pasien,” sebutnya.

N219 merupakan pesawat yang digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi Pratt and Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A–42 masing-masing bertenaga 850 SHP. Pesawat ini mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil.

Pesawat yang dibuat dengan memenuhi persyaratan FAR 23 ini dirancang memiliki volume kabin terbesar di kelasnya dan pintu fleksibel yang memastikan bahwa pesawat ini bisa dipakai untuk mengangkut penumpang dan juga kargo. Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Dengan kelebihan tersebut, pesawat ini juga lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya, yaitu Twin Otter.

Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot, dan kecepatan terendah mencapai 59 knot. Artinya kecepatan cukup rendah namun pesawat masih bisa terkontrol. Ini penting terutama saat memasuki wilayah tebing dan pegunungan.

Setelah melakukan uji coba penerbangan beberapa kali, pada 10 November 2017 pesawat N219 diberi nama ‘Nurtanio’ oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bertempat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Nama ‘Nurtanio’ dipilih oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Laksamana Muda Udara (Anumerta) Nurtanio Pringgoadisuryo yang merupakan sosok perintis industri pesawat terbang Indonesia.(yos)